Larangan Safar Perempuan Tanpa Mahram Dalam Islam: Antara Ketentuan Hadis Dan Dinamika Kehidupan Modern

Penulis: Santi Marito Hasibuan (Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)

lenterapena.web.id- Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia dengan memperhatikan keseimbangan antara ketentuan syariat dan kemaslahatan umat. Salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji adalah larangan perempuan melakukan perjalanan (safar) tanpa didampingi mahram. Persoalan ini memiliki dasar yang kuat dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi dalam perkembangannya menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Perbedaan tersebut semakin relevan ketika perempuan memiliki kesempatan yang semakin luas untuk menempuh pendidikan, bekerja, berdakwah, dan menjalankan berbagai aktivitas sosial yang membutuhkan perjalanan jauh. Oleh karena itu, larangan safar tanpa mahram perlu dipahami secara mendalam melalui kajian hadis, pandangan ulama fikih, dan tujuan penetapan hukum Islam.

Secara terminologis, safar merupakan perjalanan yang memenuhi kriteria tertentu dalam hukum Islam. Adapun mahram adalah seseorang yang haram dinikahi secara permanen karena hubungan keturunan, persusuan, atau perkawinan. Dalam ketentuan perjalanan perempuan, suami juga termasuk pendamping yang diperbolehkan, meskipun secara istilah suami tidak termasuk mahram. Pembahasan mengenai safar penting dibedakan dari aktivitas perjalanan sehari-hari karena tidak setiap perpindahan tempat dapat dikategorikan sebagai safar menurut ketentuan fikih.

Landasan utama larangan safar perempuan tanpa mahram terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya.” (HR. al-Bukhari No. 1862 dan Muslim No. 1341).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pendampingan mahram memperoleh perhatian khusus dalam ajaran Islam. Bahkan, dalam kelanjutan riwayatnya, Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk mendampingi istrinya yang hendak menunaikan ibadah haji, meskipun sebelumnya sahabat tersebut telah ditugaskan mengikuti peperangan. Secara tekstual, hadis ini mengandung bentuk larangan yang pada dasarnya menunjukkan keharaman suatu perbuatan. Namun, penentuan ruang lingkup hukumnya tetap memerlukan pemahaman terhadap hadis-hadis lain dan penjelasan para ulama.

Dalam perspektif fikih, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai ketentuan tersebut. Mazhab Hanafi dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali menekankan pentingnya keberadaan suami atau mahram dalam perjalanan yang memenuhi kriteria safar. Sementara itu, dalam mazhab Maliki dan Syafi’i terdapat pendapat yang memberikan kelonggaran kepada perempuan untuk melaksanakan haji wajib bersama rombongan terpercaya apabila keselamatannya terjamin. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa para ulama tidak memperdebatkan kesahihan hadis larangan, melainkan berbeda dalam memahami cakupan dan pengecualian penerapannya.

Apabila ditinjau dari konteks sejarah, perjalanan jauh pada masa Rasulullah SAW memiliki tantangan yang tidak ringan. Sarana transportasi masih terbatas, perjalanan membutuhkan waktu panjang, dan ancaman keamanan dapat muncul sepanjang perjalanan. Dalam kondisi demikian, pendampingan mahram dapat dipahami memiliki hikmah perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan perempuan. Meskipun demikian, pemahaman historis ini tidak berarti bahwa seluruh ketentuan hadis semata-mata didasarkan pada faktor keamanan. Dalam ushul fikih, hikmah suatu hukum harus dibedakan dari ‘illah, yaitu sifat yang menjadi dasar penetapan hukum.

Seiring perkembangan zaman, kondisi perjalanan mengalami perubahan yang signifikan. Transportasi udara, kereta api, sistem komunikasi digital, dan fasilitas keamanan memungkinkan perjalanan dilakukan secara lebih terorganisasi. Seorang perempuan dapat melakukan perjalanan untuk melanjutkan pendidikan, menghadiri konferensi ilmiah, atau menjalankan tugas profesional dengan dukungan sistem transportasi dan perlindungan hukum. Perubahan tersebut melahirkan pertanyaan mengenai apakah ketentuan pendampingan mahram harus diterapkan dengan cara yang sama dalam semua keadaan.

Sebagian ulama kontemporer berpandangan bahwa perjalanan perempuan tanpa mahram dapat dibolehkan apabila keselamatan benar-benar terjamin. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Dar al-Ifta Mesir yang mempertimbangkan keamanan selama perjalanan dan keberadaan perempuan di tempat tujuan. Namun, pandangan tersebut tidak diterima secara seragam. Sebagian ulama tetap mewajibkan pendampingan mahram berdasarkan makna lahiriah hadis. Kedua pandangan memiliki argumentasi yang harus dipahami secara proporsional dan tidak semestinya disederhanakan menjadi pertentangan antara kelompok yang mempertahankan ajaran agama dan kelompok yang menerima modernitas.

Melalui pendekatan maqashid al-syari’ah, ketentuan safar dapat dikaitkan dengan tujuan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-‘ird), agama (hifz al-din), serta kemaslahatan manusia. Islam menghendaki agar manusia menjalankan aktivitas kehidupannya tanpa mengabaikan keselamatan dan tanggung jawab moral. Namun, penggunaan maqashid tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan hadis secara sepihak. Sebaliknya, pemahaman tekstual juga perlu ditempatkan dalam kerangka keilmuan yang mengakui adanya keragaman pendapat ulama dalam situasi tertentu.

Menurut analisis penulis, persoalan safar perempuan tanpa mahram sebaiknya ditempatkan sebagai wilayah kajian fikih yang memerlukan pertimbangan hukum secara cermat. Kehadiran mahram merupakan bentuk pendampingan yang memiliki landasan normatif, sedangkan pandangan yang memberikan kelonggaran perlu dipahami berdasarkan argumentasi ulama serta kondisi yang melatarbelakanginya. Keamanan perjalanan, tujuan yang dibenarkan syariat, dan tingkat kebutuhan dapat menjadi pertimbangan dalam mengikuti pendapat fikih yang memberikan dispensasi. Akan tetapi, keamanan tidak secara otomatis menghapus persyaratan mahram dalam seluruh pandangan ulama.

Dengan demikian, larangan safar perempuan tanpa mahram merupakan ketentuan yang memiliki dasar kuat dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi penerapannya memperlihatkan keragaman ijtihad dalam tradisi hukum Islam. Sebagian ulama menekankan kewajiban pendampingan berdasarkan pemahaman tekstual, sementara sebagian lainnya mengakui pengecualian dengan persyaratan tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji persoalan keagamaan melalui pendekatan yang mempertemukan dalil, metodologi fikih, dan realitas kehidupan. Sikap yang bijaksana bukanlah mengabaikan ketentuan hadis ataupun menolak seluruh perkembangan pemikiran hukum, melainkan memahami ajaran Islam secara komprehensif, menghargai perbedaan ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat.