“Semua Orang Bicara tentang Keadilan, tetapi Mengapa Ketidakadilan Masih Terjadi di Mana-Mana?
Sry Wahyuni
(Mahasiswi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)
lenterapena.web.id-Keadilan merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan manusia yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati serta dipenuhi tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial. Oleh karena itu, keadilan menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera.Secara umum, keadilan adalah suatu keadaan ketika setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan aturan, kewajiban, dan ketentuan yang berlaku. Keadilan juga dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak, tidak pilih kasih, serta memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berkaitan dengan persamaan perlakuan, tetapi juga dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu.[1]Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti bersikap jujur, menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan diskriminasi, menaati peraturan, dan memperlakukan semua orang dengan baik. Namun, pada kenyataannya, masih sering ditemukan berbagai bentuk ketidakadilan, seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, serta perbedaan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan kedudukan dan kekayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan masih menjadi tantangan dalam kehidupan bermasyarakat.[2]Di Indonesia, nilai keadilan tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, serta kesejahteraan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencantumkan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[3] Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.[4]
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih seimbang, harmonis, dan sejahtera, sehingga hak setiap individu dapat terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil.
Pengertian Keadilan Secara Bahasa dan Istilah
Pengertian keadilan secara Bahasa (Etimologi)
Secara bahasa, kata keadilan berasal dari kata adil yang merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu al-‘adl (العدل) atau al-‘adalah (العدالة), yang berarti sama, seimbang, lurus, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan sebagai sikap tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, serta tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, secara bahasa keadilan dapat dipahami sebagai suatu keadaan atau tindakan yang mencerminkan keseimbangan, kesamaan, dan perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak.[5]
Pengertian keadilan secara istilah (Terminologi)
Secara istilah, keadilan adalah suatu prinsip atau sikap yang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat dan porsinya serta memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan juga berarti memperlakukan setiap individu secara layak dan seimbang tanpa membeda-bedakan latar belakang, kedudukan, maupun status sosialnya.Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya. Sementara itu, menurut Frans Magnis-Suseno, keadilan merupakan keadaan antarmanusia ketika setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.[6] Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan secara istilah merupakan suatu tindakan atau keadaan yang memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keadilan Menurut Para Pemikir
Keadilan merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu filsafat, hukum, dan kehidupan sosial. Banyak pemikir telah mengemukakan pendapat mengenai keadilan berdasarkan sudut pandang dan pemikiran masing-masing. Berikut beberapa pengertian keadilan menurut para pemikir:
Menurut Aristoteles
Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah tindakan memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya. Keadilan berkaitan dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak kepada setiap individu. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif.[7]
Menurut Plato
Plato memandang keadilan sebagai suatu keadaan ketika setiap individu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan serta kedudukannya masing-masing. Keadilan akan tercipta apabila setiap bagian dalam masyarakat menjalankan perannya secara harmonis.[8]
Menurut Thomas Aquinas
Thomas Aquinas menjelaskan bahwa keadilan merupakan kebiasaan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak orang lain dan kewajiban untuk memperlakukan sesama secara benar.[9]
Menurut Jhon Rawls
John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam mengatur struktur dasar masyarakat. Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan dasar yang sama serta kesempatan yang adil. Ia juga mengemukakan prinsip perbedaan, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.[10]
Menurut Hans Kelsen
Hans Kelsen memandang keadilan sebagai suatu kualitas yang berkaitan dengan tatanan sosial yang mengatur hubungan antarmanusia. Keadilan juga berhubungan dengan bagaimana aturan dan norma diterapkan dalam kehidupan masyarakat.[11]
Kesimpulan
Keadilan secara bahasa berarti lurus, seimbang, dan tidak berat sebelah; secara istilah berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Para pemikir merumuskannya berbeda: Plato menekankan keselarasan, Aristoteles proporsi, utilitarianisme kemanfaatan terbesar, dan Rawls kewajaran bagi yang paling tidak beruntung. Islam memerintahkan keadilan terhadap semua orang, termasuk lawan, kerabat, dan diri sendiri, dengan dalil Al-Qur’an dan hadis yang tegas. Keadilan dibedakan menjadi distributif, komutatif, korektif, legal, dan sosial, serta menjadi nilai pokok dalam sila kedua dan kelima Pancasila.
DAFTAR PUSTAKA
Aristoteles, Nicomachean Ethics, Buku V, Bab 4–5.
Aristoteles, Nicomachean Ethics, terj. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), Buku V.
Aristoteles, Nicomachean Ethics, terj. Terence Irwin, edisi ke-2 (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), Buku V, Bab 2–4.
Aristoteles, Nicomachean Ethics, terj. Terence Irwin, edisi kedua (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), Buku V.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keadilan Hukum bagi Orang Miskin”, bagian Makna dan Standar Keadilan,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keadilan Hukum bagi Orang Miskin,” bagian Makna dan Standar Keadilan,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keadilan Hukum bagi Orang Miskin,” bagian Makna dan Standar Keadilan.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keadilan Hukum bagi Orang Miskin,” pembahasan mengenai macam-macam keadilan.
Hans Kelsen, What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science (Berkeley: University of California Press, 1957)
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 3 dan seterusnya.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nahl [16]: 90.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa’ [4]: 135.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Ma’idah [5]: 8
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa’ [4]: 58.
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Hasyr [59]: 7.
Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Hakim Sebagai Penegak Etika Profesi Hukum: Suatu Kajian”, bagian Teori Keadilan,
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jurnal Majelis: Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila, pembahasan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Adzan, hadis no. 660; Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Zakah, hadis no. 1031.
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hudud, hadis no. 6788; Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Hudud, hadis no. 1688.
Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, hadis no. 2577.
Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974).
Plato, The Republic, Buku IV, mengenai konsep keadilan sebagai keselarasan antara bagian-bagian dalam masyarakat.
Plato, The Republic, terj. G. M. A. Grube, revisi C. D. C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing, 1992), Buku IV, 427d–434c.
Thomas Aquinas, Summa Theologiae, II-II, Questions 57–58, mengenai hukum dan keadilan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan Alinea Keempat,
Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
Pos Terkait
Tidak ada komentar